Karakteristik Akuntansi Sektor Publik ~tugas ASP

By. LisaKarlina (141.12.022)

A. Pengertian dan Ruang lingkup

Kajian tentang sector public biasanya mulai dilakukan dari sisi manajemen. Dalam pengembangannya, kajian tersebut telah memasuki wilayah karakter  frase “sector Publik”. Pemahaman sektor public lebih ditempatnkan pada suatu wilayah di luar pemerintahan ditambah dengan wilayah pemerintahan itu sendiri.  Dari sisi kebijakan public, sektor public lebih dipahami sebagai kenaikan pajak, birokasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar, dan nasionalisasi versus privatisasi.
Dalam arti luas, sektor public disebut bidang yang membicarakan metode manajemen Negara. Dalam arti sempit diartikan sebagai pungutan oleh Negara. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor public sering didefinisikan sebagai “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memetuhi kebutuhan dan hak public”.
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan perlakuan akuntansi pada domain publik.Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.
Selain itu, dalam pratiknya definisi organisasi sektor public di Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat, seperti :
a. Organisasi Pemerintah Pusat
b. Organisasi pemerintah Daerah
c. Organisasi Parpol dan LSM
d. Organisasi Yayasan
e. Organisasi Pendidikan dan Kesehatan : puskesmas, rumah sakit, dan sekolah.
f. Organisasi Tempat Peribadatan : masjid, gereja, vihara, kuil.
Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya : layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Adapun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta,misalnya : fungsi birokrasi perintahan. Seabagi konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta.

B. Tujuan Akuntansi sektor Publik
American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993)menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publikadalah untuk :

• Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan initerkait dengan pengendalian manajemen (management control).
• Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntanbilitas (Accountability)

C. Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dengan Sektor Swasta.

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk mengahsilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Namun, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan.Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta.

Perbedaan sifat dan karakteristik sektor public dan sektor swasta dapat dilihatdengan membandingkan beberapa hal, yaitu :

1. Dilihat dari tujuannya
Organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan menonjol terletak pada tujuan memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat tujuan untuk memaksimumkan laba, sedangkan pada sektor publik adalah pemberian pelayanan publik, dan penyediaan pelayanan publik.
2. Sumber Pembiayaaan
Sumber pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis dan tingkat risiko. Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, charging for service, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dan pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ditetapkan.Sedangkan untuk sektor swasta sumber pembiayaan dipisahkan menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan kembali keperusahaan dan modal pemilik. Sumber pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari public.
3. Pola Pertanggungjawaban
Manajemen pada sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat.


4. Struktur Organisasi
Struktur organisasi pada sektor publik bersifatbirokratis, kaku, dan hirarkis, sedangkan struktur organisasi padasektor swasta lebih fleksibel. Salah satu faktor utama yangmembedakan sektor publik dengan sektor swasta adalah adanyapengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik.
5. Karakteristik Anggaran dan Stakeholder
Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana anggaran di publikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Sementara itu, anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagipublik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan. Dari sisi stakeholder , pada sektor public stakeholder dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Pada stakeholder  internal antara lain adalah lembaga negara (kabinet, MPR, DPR, dan sebagainya), kelompok politik (partai politik), manajer publik (gubernur BUMN,BUMD), pegawai pemerintah. Eksternal pada sektor public seperti masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, Bank sebagai kreditor pemerintah, Badan-badan internasional (IMF, ADB, PBB, dan sebagainya), investor asing, dan generasi yang akan datang. Padasektor swasta, stakeholder internal terdiri dari manajemen, karyawan, dan pemegang saham. Sedangkan stakeholder eksternal terdiri dari bank, serikat buruh, pemerintah, pemasok, distributor, pelanggan, masyarakat, serikat dagang dan pasar modal.
6. Sistem Akuntansi yang digunakan
Pada sektor swasta sistem akuntansi yang biasa digunakan adalah akuntansi yang berbasis akrual (accrual accounting). Sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasiskas (cash basis accounting).

Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, yaitu:

1.  Kedua sektor tersebut, yaitu sektor publik dan sektor swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.

2.  Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya
(scarcity of resources), sehingga baik sektorpublik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumberdaya organisasi secara ekonomis, efektif dan efisien.

3.  Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu: Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.
4.  Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya: baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak dibidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi,dan sebagainya.
5.  Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan

D. Perkembangan Akuntansi sektor Publik

Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya, Vernon Kam (1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial di dalam masyarakat.
Setelah datang banyak kritikan dan serangan dari teori perkembangan radikal, di negara-negara indusri sektor publik mengalami reformasi. Reformasi tersebut tampak dalam adopsi New Public Management (NPM) dan reinventing goverment di banyak negra terutama Anglo-Saxon. Dengan adanya perubahan pada sektor tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik. Contohnya perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Pemerintah New Zeland yang dianggap berhasil dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual telah mengadopsi sistem akuntansi tersebut sejk tahun 1991.
Kini muncul isu bahwa akuntansi sektor publik di negara berkembang mengalami kebangkrutan. Namun hal tersebut dapat disangkal dengan negara-negara yang memiliki kepercayaan publik tinggi seperti Malaysia, Taiwan, Thailand dan Korea Selatan.
Kontribusi sektor publik dapat memantu pembangunan nasional dan stabilitas publik. Oleh karena itu perbaikan kinerja sektor publik terus dilakukan agar dapat tercipta good publik and corporate govermance. Seiring dengan perbaikan sektor publik, akuntansi publik pun ikut berkembang dengan pesat. Hal ini tampak pada dua dasawarsa terakhir, istilah “akuntabilitas publik, value for money, reformasi sektor publik, privatisasi, good publik governance.” yang begitu cepat masuk ke kamus sektor publik.
Isu-isu sektor publik masih terus bermunculan misalnya isu perlunya dilakukan reformasi akuntansi, auditing, sistem anajemen keuangan pubik, privatisasi perusahaan-perusahaan publik, dan tuntutan dibuatnya laporan laporan keungan eksternal.
E. Akuntansi Sektor Publik dan Good Governance
Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi governance sebagai ”the way state power is used in managingeconomic and social resources for development of society”. Sementara itu, United Nation Development Program (UNDP)mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political,economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalampengelolaan negara. Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.UNDP mendefinisikan karakteristik dari Good Governance sebagai berikut:
a. Participation.
Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
b. Rule of Law.
Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
c. Transparency.
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh yang membutuhkan.
d. Responsiveness.
Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder
e. Consensuss orientation.
Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
f. Equity.
Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
g. Efficiency & effectiveness.
Pengelolaan sumber daya public dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif)
h.  Accountability.
Pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
i. Strategic vision.
Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.


F. Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi merupakan sutau aktivitas yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat.Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi:
 Faktor ekonomi meliputi antara lain :
• Pertumbuhan ekonomi
•  Tingkat inflasi
• Tenaga kerja
• Nilai tukar mata uang
• Infrastruktur
• Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)

 Faktor politik meliputi antara lain :
• Hubungan negara dan masyarakat
• Legitimasi pemerintah
• Tipe rezim yang berkuasa
• Ideologi Negara
• Elit politik dan massa
• Jaringan Internasional
• Kelembagaan

 Faktor kultural meliputi antara lain :
• Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
• Sistem nilai di masyarakat
• Historis
• Sosiologi masyarakat
• Karakteristik masyarakat
• Tingkat pendidikan

 Faktor demografi meliputi antara lain :
• Pertumbuhan penduduk
• Struktur usia penduduk
• Migrasi
• Tingkat kesehatan
 Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya, dimana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu :
1.   Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada hargayang terendah.
2.  Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
3.  Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput. Ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata.
Manfaat implementasi value of maoney :
a. Meningkatkan pelyanan public
b. Meningkatkan efektifitas pelayan publik, pelayan tepat sasaran.
c.  Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensidan penghematan dalam penggunaan input.

G. Akuntabilitas Publik
Adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi taggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertaggung jawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu :
1. Akuntabilitas vertical
2. Akuntabilitas Horisontal

Privatisasi adalah merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik.Otonomi Daerah dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan 2 manfaat : mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan krativitasmasyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasilnya. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.















DAFTAR PUSTAKA

http://www.scribd.com/doc/65627022/Pengertian-Dan-Ruang-Lingkup-Akuntansi-Sektor-Publik

http://ziajaljayo.blogspot.com/2011/09/tujuan-dan-perkembangan-akuntansi.html

http://semangatinspirasi.blogspot.com/2012/10/pengertian-dan-karakteristik-organisasi.html

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (erlangga) – Indra Bastian